Rekonstruksi Ideal Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengalisis konstruksi kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini, menemukan kelemahan-kelemahan dan kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan saat ini, dan menemukan jawaban atas upaya yang seharusnya dilakukan ke depan untuk merekontruksi secara ideal kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Pancasila.

Beberapa teori yang terangkum dalam kerangka pemikiran penelitian yaitu Teori Keadilan berdasarkan Pancasila Sebagai Grand Theory, Teori Hukum Progresif Sebagai Middle Theory, dan Teori Pemisahan Kekuasaan sebagai Applied Theory. Penelitian ini mengunakan metode di ataranya Metode paradigma constructivismdengan mempertimbangkan bahwa hukum adalah realitas sosial, Metode pendekatan socio legal research yang merupakan kajian yang “memadukan” kajian hukum doktrinal dengan kajian social, jenis penelitian deskriptif analitis untuk menggambarkan kondisi/realitas saat ini, terdahulu dan kedepan kemudian mengkaji dan menganalisis secara komperhensif.

Hasil penelitian ini di peroleh dan di simpulkan bahwa : (1) KPK merupakan salah satu organ kekuasaan kehakiman sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pelakasana putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, adanya penegasan KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif harus mampu menempatkan diri pada posisi yang objektif dalam melakukan fungsi dan tugas pokoknya. (2) Kedudukan KPK secara yuridis lembaga negara rumpun eksekutif yang berimplikasi jika KPK dapat di jadikan objek Hak Angket oleh DPR RI serta adanya kedudukan Dewan Pengawas yang salah satu kewenangannya makin memberi warna baru yang antara lain adanya proses izin dalam Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, yang wajib di lakukan KPK kepada Dewan Pengawas yang akan berimplikasi pada masalah intervensi, kepentingan politik tertentu terhadap KPK yang masuk melalui Dewan Pengawas. (3) Rekonstruksi regulasi ideal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan berbasis nilai keadilan Pancasila, KPK sebagai badan khusus menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman di bidang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi yang merdeka, independent dan tidak boleh mendapat campur tangan dari eksekutif maupun legislatif. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana relevansinya kekuasaan KPK harus diposisikan sesuai dengan upaya mewujudkan keadilan dengan dukungan kedudukan KPK yang ideal dalam sistem ketatanegaraan. Maka regulasi rekonstruksi hukum secara ideal harus dengan melakukan perubahan beberapa pasal yaitu Pasal 3, Pasal 21, Pasal 30, dan Pasal 37 B Ayat 1 b, dalam Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang KPK. Sehingga kedudukan KPK meski dalam rumpun eksekutif akan tetapi dalam menjalankan tugas pokoknya berada pada kekuasaan Yudikatif yang bersifat mandiri dan merdeka.

Alternate abstract:

This study aims to identify and analyze the construction of the position of the Corruption Eradication Commission in the current state administration system, find the weaknesses and position of the Corruption EradicationCommission in the current state administration system, and find answers to the efforts that should be made in the future to ideally reconstruct the position of the Corruption Eradication Commission, based on Pancasila.

Several theories are summarized in the research framework, namely the Theory of Justice based on Pancasila as the Grand Theory, Progressive Legal Theory as the Middle Theory, and the Theory of Separation of Powers as the Applied Theory. This study uses methods including the constructivism paradigm method by considering that law is a social reality, the socio legal researchapproach method which is a study that "integrates" doctrinal legal studies with social studies, a type of analytical descriptive research to describe current, past and present conditions/reality. in the future and then review and analyze comprehensively.

The results of this study were obtained and it was concluded that: (1) the KPK is one of the organs of judicial power as the executor of investigations, investigations, prosecutions and implementation of court decisions in corruption cases, there is an assertion that the KPK is a state institution in the executive power cluster that must be able to place themselves in an objective position in carrying out their main functions and duties. (2) The juridical position of the Corruption Eradication Committee as a state institution of the executive family, which has implications if the Corruption Eradication Committee can be made the object of the Right of Inquiry by the DPR RI and the existence of the position of the Supervisory Board, one of the powers of which is increasingly giving a new color, including the existence of a permit process in Wiretapping, searches, and/or or confiscation, which the KPK is abliged to do to the Supervisory Board which will have implications for intervention issues, certain political interests towards the KPK that enter through the Supervisory Board. (3) Reconstruction of the ideal regulatory position for the KPK in a constitutional system based on Pancasila values of justice, the KPK as a special agency carrying out the functions of judicial power in the field of prevention and prosecution of criminal acts of corruption that are free, independent and may not receive interferencefrom the executive or legislature. In accordance with Pancasila values, namely social justice for all Indonesian people, where the relevance of the KPK's power must be positioned in accordance with efforts to realize justice with the support of the ideal KPK position in the state administration system.