Kedudukan Waris Perdata Anak dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Abstract

Suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama dan juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, pencatatan perkawinan adalah hal yang sangat penting. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak akan mempunyai hubungan perdata atau hubungan nasab dengan ayah ataupun keluarga ayahnya. Hak waris adalah hak seseorang untuk mendapatkan harta milik pewaris. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 863-873 KUH Perdata, sehingga anak yang berhak mendapat warisan yaitu anak luar kawin yang dapat diakui atau anak yang disahkan saat perkawinan antara ayah dan ibunya dilangsungkan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan waris perdata anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam konsepsi kepastian hukum, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan membuat contoh akta keterangan hak mewaris.

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data dan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa Pertama kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-Undang Perkawinan hanya di dapat dari ibu dan keluarga ibunya saja. Hubungan anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatatkan pada dasarnya tidak ada hubungan hukum, tetapi hanya hubungan biologis saja, terhadap kedudukan warisnya jika anak itu diakui oleh oleh orang tuanya maka ia memperoleh hak warisnya. Pada asasnya anak diluar kawin yang berhak mendapat warisan yang termuat di dalam KUH Perdata dengan perwujudan kepastian hukum dan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor46/PUU-VIII/2010.Kedua Perlindungan hukum terhadap anak tetap dilakukan, terlepas dari asal usulnya, setiap anak yang dilahirkan memiliki hak yang melekat secara otomatis dalam dirinya. Dimana dalam hubungan orangtua dengan anak, perlindungan dari hak-hak anak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tuanya. Namun hak dan kewajian tersebut tidak akan sempurna apabila perkawinan orang tuanya juga tidak sempurna. Dengan diaturnya hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, tidak dibedakan antara anak yang dilahirkan dari orang tua yang perkawinannya dicatatkan. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan memperoleh kedudukan sebagai anak sah bagi yang beragama Islam dengan melakukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama, agar Pengadilan Agama mengesahkan Perkawinan. Sementara bagi yang beragama non muslim dapat mengajukan penetapan perkawinan melalui Pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum.

Alternate abstract:

A marriage must be carried out according to religious law and must also be recorded by an authorized official, marriage registration is very important. Children born out of wedlock will not have a civil relationship or kinship relationship with the father or his father's family. Inheritance rights are the right of a person to get the property of the testator. The provisions contained in Article 863-873 of the Civil Code, so that children who are entitled to inheritance are children outside of marriage who can be recognized or children who are legalized when the marriage between the father and mother takes place. Based on this description, this study aims to determine and analyze the position of the inheritance of children from marriages that are not registered in the conception of legal certainty, to find out and analyze the legal protection of children from marriages that are not registered and to make examples of certificates of inheritance rights.

The research method in this thesis uses a normative juridical approach with descriptive analysis research specifications. Data sources and data collection methods using secondary data include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and are analyzed qualitatively.

The results of this study explained that the first position of children from marriages that were not registered according to the Marriage Act was only obtained from the mother and her mother's family. The relationship of children born from marriages that are not registered, basically there is no legal relationship, but only a biological relationship, to the position of inheritance if the child is recognized by his parents then he gets his inheritance rights. In principle, children outside of marriage who are entitled to inheritance are contained in the Civil Code with the embodiment of legal certainty and the decision of the Constitutional Court Number 46/PUUVIII/2010. Second, legal protection of children is still carried out, regardless of origin, every child born has a rights inherent in him automatically. Where in the relationship between parents and children, the protection of the rights of the child is an obligation for the parents. However, these rights and obligations will not be perfect if the marriage of their parents is also imperfect. With the regulation of children's rights in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, there is no distinction between children born to parents whose marriages are registered. Legal efforts that can be made so that a child born from an unregistered marriage obtains a position as a legal child for those who are Muslim by applying for Itsbat Marriage to the Religious Courts, so that the Religious Courts ratify the marriage. Meanwhile, non-Muslims can apply for a marriage determination through the District Court which is then continued to the Civil Registry Office. So that children born from such marriages get legal protection.