Content area

Abstract

Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi atas pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan. Oknum polisi yang menggunakan narkotika tetap akan diproses hukum walaupun telah menjalani sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba belum berbasis nilai keadilan, melakukan rekonstruksi kelemahan-kelemahan kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan menganalisis serta merekonstruksi kebijakan kriminal bagi personil Polri yang menggunakan Narkoba berbasis nilai keadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan melakukan wawancara dengan menghubungkan dengan berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum kepolisian yang terlibat dalam penggunaan narkotika sebaiknya di rehabilitisi khusus hanya bagi anggota kepolisian. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pengguna narkotika oleh oknum anggota Kepolisian di Polda Sumatera Utara adalah faktor mental, faktor lingkungan dalam perkerjaan. Faktor mental merupakan faktor dominan yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk menggunakan narkoba saat melakukan penyamaran dalam mengungkapkan kasus narkotika yang ada di Sumatera Utara.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengguna narkotika oleh oknum anggota Kepolisian dan kendala yang dihadapi di Polda Sumatera Utara adalah melakukan upaya penanggulangan secara Non Penal melalui upaya preventif upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemggunaan narkotika melalui pengendalian dan pengawasan langsung dengan tujuan agar potensi kejahatan itu tidak berkembang menjadi ancaman faktual. Upaya lainnya adalah membuat tempat khusus rehabilitasi bagi oknum anggota Polri yang terlibat atau kecanduann narkotika.

Alternate abstract:

The process of enforcing the code of ethics of the police profession against members of the police who are caught in a criminal case of narcotics abuse will be examined and if proven they will be subject to sanctions. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove criminal charges against the police officers concerned. Police officers who use narcotics will still be prosecuted even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violating the code of ethics.

The purpose of this study is to analyze criminal policies for Polri personnel who use drugs that are not based on the value of justice, reconstruct the weaknesses of criminal policies for Polri personnel who use drugs in the Regional Police of North Sumatra and analyze and reconstruct criminal policies for Polri personnel who use value-based drugs. Justice. This study uses a descriptive method through an empirical juridical approach, namely an approach to problems, carried out by conducting interviews by connecting with various legal aspects in terms of applicable regulations.

Based on the results of the study, it is shown that police officers who are involved in the use of narcotics should be given special rehabilitation only for members of the police. In addition to the general trial of police officers who commit criminal acts, there will also be other additions, namely from the internal police themselves in the form of law enforcement through the trial of the police code of ethics. the factors behind the occurrence of criminal acts of narcotics users by unscrupulous members of the Police at the North Sumatra Regional Police are mental factors, environmental factors at work. The mental factor is the dominant factor that causes or gives rise to the urge to use drugs when undercover in revealing narcotics cases in North Sumatra.

Efforts that can be made in tackling criminal acts of narcotics users by unscrupulous members of the Police and the obstacles faced at the North Sumatra Regional Police are carrying out non-penal countermeasures through preventive efforts. the potential for crime does not develop into a factual threat. Another effort is to build a rehabilitation center for unscrupulous members of the Police who are involved or addicted to narcotics.

Details

Title
Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Bagi Personil Polri Pengguna Narkoba Berbasis Nilai Keadilan (Studi Pada Polda Sumatera Utara)
Author
Mahmud, Amir
Publication year
2022
Publisher
ProQuest Dissertations & Theses
ISBN
9798374496437
Source type
Dissertation or Thesis
Language of publication
Indonesian
ProQuest document ID
2787194810
Copyright
Database copyright ProQuest LLC; ProQuest does not claim copyright in the individual underlying works.