Rekonstruksi Kebijakan Pengawasan Atas Notaris Sebagai Pembuat Akta Pertanahan Yang Berbasis Nilai Keadilan

Abstract

Notaris dalam menjalankan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Dengan adanya Majelis Pengawas Notaris diharapkan ada peningkatan pelayanan dan perlindungan hokum bagi masyarakat yang menggunakan jasa notaris. Saat ini, seringkali dijumpai malpraktek atau penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh notaris dalam melaksanakan kewenangan dan jabatannya. Penyimpangan-penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian baik dari segi materiil, waktu dan psikologis bagi masyarakat pengguna jasa notaris. Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangannya Majelis Pengawasan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris mengalami beberapa hambatan seperti tidak seimbangnya antara jumlah MPN (terdiri dari 9 orang) dan MKN (terdiri dari 7 orang) dengan jumlah notaris serta luasnya cakupan wilayah yang harus diawasi, keterbatasan dana, sarana dan prasarana bagi MPN untuk melaksanakan pengawasan, minimnya komunikasi antar sesama anggota MPN dan kendala- kendala lainnya. Hal tersebut menyebabkan proses pengawasan dan pembinaan terhadap notaris menjadi kurang optimal sehingga jumlah notaris yang terkena kasus malpraktek menjadi meningkat.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, suatu paradigma yang memandang bahwa ilmu hukum itu hanya berurusan dengan peraturan perundangundangan semata. Pendekatan penelitian ini bersifat socio legal artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam dan nyata suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding).

Tujuan pengawasan adalah agar notaris memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum. Sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan notaris adalah agar segala hak dan kewenangan serta kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan. Jikalau berfungsi hanya untuk menakut-nakuti, hanya seperti patung polisi di jalan atau polisi tidur. Sehingga dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pengawasan notaris sebagai pejabat PPAT yang berbasis nilai keadilan sebagai berikut: Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014; 1) Pengawasan notaris dilakukan oleh INI dan 2) Menteri membentuk majelis pengawas, INI membentuk Majelis Kehormatan Notaris. Dengan cara Merekonstruksi suatu konsep kebijakan pengawasan Notaris yang baru, guna membangun lembaga pengawasan Notaris secara efektif dalam suatu sistem yang baik sebagai bahan evaluasi untuk melayani masyarakat sebaik mungkin. Sehingga dapat menghasilkan lembaga Majelis Pengawas yang kompeten, memiliki nilai keadilan, dan tidak ada lagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tersangkut Tindak Pidana Hukum.

Alternate abstract:

Notary in carrying out its duties is supervised by the Notary Supervisory Council. With the Notary Supervisory Council, it is hoped that there will be an increase in services and legal protection for people who use notary services. At present, malpractices or irregularities are often encountered by notaries in exercising their authority and positions. These deviations cause material, time and psychological losses for the public who use notary services. In carrying out its obligations and authorities, the Notary Supervisory Council and Notary Honorary Council experience several obstacles such as the imbalance between the number of MPN (consisting of 9 people) and MKN (consisting of 7 people) with the number of notaries and the wide coverage area that must be supervised, limited funds, facilities. and the infrastructure for the MPN to carry out supervision, lack of communication between members of the MPN and other obstacles. This causes the process of supervision and guidance for notaries to be less than optimal, so that the number of notaries affected by malpractice cases increases.

This research uses the constructivism paradigm, a paradigm that views legal science as only dealing with statutory regulations. This research approach is socio-legal in nature, meaning that the results of this study attempt to provide a comprehensive, in-depth and real picture of a study conducted on the real situation of society or the community with the aim and aim of factfinding, which then leads to identification (problem). -identification) and in the end lead to solving the problem (problem-solution). The results of this study are expected to provide a descriptive analytical picture.

The purpose of supervision is so that notaries meet the requirements and carry out their duties in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations for the sake of safeguarding the interests of the general public. Meanwhile, the main task of notary supervision is so that all rights and authorities as well as obligations are given to the notary in carrying out his duties as given by the relevant basic rules. If it functions only to frighten, it is just like a statue of a cop on the street or a bumpkin. So that it is necessary to reconstruct the policy of notary supervision as PPAT officials based on the following values of justice: Article 67 of Law Number 2 of 2014; 1) Notary supervision is carried out by INI and 2) The Minister forms a supervisory board, INI forms the Notary Honorary Council. If the effectiveness of supervision is small, while the negligence of the Notary is very likely, the institution of the Supervisory Council is not optimal. By reconstructing a new concept of Notary supervision policy, building an effective Notary Supervision institution in a good system as an evaluation material to serve the community as best as possible. So that it can produce a Supervisory Board institution that is competent, has the value of justice, and there is no longer a Notary in carrying out his office dutiesinvolved in Legal Crimes.