Rekonstruksi Pengawasan DPRD DIY Terhadap Dana Keistimewaan Yang Berbasis Keadilan

Abstract

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD DIY berkewajiban menjamin terlaksananya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman bagi masyarakat DIY dalam pemerintahan yang demokratis

Fungsi pengawasan DPRD DIY dalam penyelenggaraan keistimewaan DIY akan dipengaruhi oleh pola hubungan yang adil dan demokratis antara DPRD DIY dengan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah lainnya, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur. Keduanya mempunyai legitimasi konstitusional, Gubernur DIY sebagai Sultan dan Wakil Gubernur DIY sebagai Adipati ditetapkan oleh Undangundang, DPRD DIY merupakan representasi rakyat karena mereka dipilih secara konstitusional oleh rakyat melalui mekanisme demokrasi

Dana Keistimewaan merupakan instrumen budgeting bagi pelaksanaan lima kewenangan DIY. Sejak dimulainya pelaksanaan Undang-Undang 13 tahun 2012 Tentang keistimewaan DIY, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD DIY terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan belum berjalan secara berkeadilan, sehingga diperlukan adanya rekonstruksi hukum.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivisme, karena penelitian ini dimaksudkkan untuk menemukan suatu pemikiran atau gagasan serta teori baru mengenai fungsi pengawasan DPRD DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis ketata negaraan, pendekatan politis dan pendekatan komparasi.

Analisa data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut. Menurut Usman Effendi (2014:138) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan fungsi manajemen yang paling esensial, sebaik apa pun kegiatan pekerjaan tanpa adanya dilaksanakan pengawasan pekerjaan itu tidak dapat dikatakan berhasil. Menurut Julina (2008:72) mengemukakan tentang fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Fungsi ini diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik. Pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta : “Dana dalam rangka pelaksanaan Keistimewaan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY”tidak memberikan ruang bagi DPRD DIY terhadap perencanaan Dana Keistimewaan. Bunyi klausula Pasal 2 ayat 5 : “Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan Keistimewaan DIY kepada Pemerintah melalui Menteri pada setiap akhir tahun anggaran” tidak memberikan ruang pengawasan bagi DPRD DIY pada tahapan pelaporan

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan yang berkeadilan, diperlukan upaya rekonstruksi hukum terhadap beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan daerah Istimewa Yogyakarta, diantaranya Pasal 42 ayat 2 dan Pasal 2 ayat 5

Alternate abstract:

As an element of regional government administration, the DIY DPRD is obliged to guarantee the implementation of the objectives of the Specialization of DIY, namely to create prosperity and peace for the people of DIY in a democratic government.

The oversight function of DPRD DIY in implementing the specialties of DIY will be influenced by the pattern of fair and democratic relations between the DIY DPRD and elements of government administrators in other regions, namely the Governor and the Deputy Governor. Both have constitutional legitimacy, the Governor of Yogyakarta as the Sultan and the Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta as the Adipati stipulated by law, the DIY DPRD is the representative of the people because they are constitutionally elected by the people through a democratic mechanism

The Privileges Fund is a budgeting instrument for the implementation of the five DIY authorities. Since the implementation of Law 13 of 2012 concerning the specialties of DIY, the implementation of the supervision function of the DIY DPRD on the management of the Privileges Fund has not been running fairly, so that legal reconstruction is needed.

The paradigm used in this research is the constructivism paradigm, because this research is intended to find a new thought or idea and theory regarding the oversight function of DPRD DIY. This research uses a juridical administrative approach, a political approach and a comparative approach.

The data analysis concludes by providing advice on what should be done about this legal issue. According to Usman Effendi (2014: 138) states that supervision is the most essential management function, no matter how good a work activity is without the supervision of the job it cannot be said to be successful. According to Julina (2008: 72), the supervisory function is the identification of various factors that hinder activities, and taking necessary corrective actions so that goals can be achieved. This function is needed to ensure that what has been planned and organized can run well. Article 42 paragraph 2 of Law Number 13 Year 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta: "Funds in the framework of implementing the Privileges of the DIY Regional Government as referred to in paragraph (1) are discussed and stipulated by the Government based on the submission of the DIY Regional Government" does not provide room for DIY DPRD. against Privileged Fund planning. The clause of Article 2 paragraph 5: "The Governor reports the implementation of Special DIY activities to the Government through the Minister at the end of each fiscal year" does not provide room for supervision for the DIY DPRD at the reporting stage.

To realize a just supervisory function, it is necessary to undertake legal reconstruction of several articles in Law Number 13 of 2012 concerning the Privileges of the Special Region of Yogyakarta, including Article 42 paragraph 2 and Article 2 paragraph 5.